PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN MENUJU PERIKANAN TANGKAP BERKELANJUTAN By M Salim Bupati Rembang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia bersama dengan luas wilayah laut yang sanggup dikelola sebesar 5,8 juta km2 yang miliki keanekaragaman sumber energi kelautan dan perikanan yang sangat besar kata Bupati Rembang Salim. Berdasarkan hasil Kajian Komisi Nasional Pengkajian SumberDaya Ikan (SDI), potensi lestari sumber energi hayati ikan (SDHI) di perairan laut Indonesia adalah sebesar 9,9 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Kepmen-KP/47/2016). Dalam keadaan potensi SDI yang besar, pas sistem pemakaian sumber energi di di dalam negeri yang belum baik, menjadikan keadaan pemakaian SDI belum optimum. Kondisi armada yang tetap didominasi oleh kapal-kapal kecil, perdagangan ikan yang kurang menguntungkan nelayan dan penegakan hukum yang belum baik, mengakibatkan pemakaian SDI selanjutnya belum sanggup tingkatkan kesejahteraan nelayan lokal (Kusumastanto dan Yudi, 2012).

Sarana dan prasarana penangkapan yang memadai, sumber energi manusia di dalam perihal ini nelayan tangkap yang miliki kapasitas yang sanggup beradu di jaman globalisasi, merupakan perihal yang perlu kita usahakan. Keadaan itu akan menempatkan nelayan sebagai pelaku strategis di dalam pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia. Sudah saatnya, program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambahkan porsi yang lebih terhadap program pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas nelayan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan. Tujuan penulisan artikel ini adalah merumuskan strategi yang perlu dikerjakan untuk terwujudnya kapasitas nelayan yang sanggup menunjang pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP BERKELANJUTAN Konsep Pembangunan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Konsep pembangunan berkelanjutan nampak dari kesadaran lingkungan dan keresahan akan semakin merosotnya kapabilitas bumi untuk menyangga kehidupan.

Pembangunan berkelanjutan ini tentu saja termasuk seluruh sektor pembangunan, juga di dalamnya adalah sektor perikanan. Istilah perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries) terasa dijadikan agenda dunia terhadap tahun 1995 bersama dengan merumuskan konsep pembangunan perikanan berkelanjutan oleh Food plus Agriculture Organization (FAO) bersama dengan menyusun dokumen Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab atau Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) (FAO, 1995). Aktivitas perikanan yang berkelanjutan sanggup dicapai lewat pengelolaan perikanan yang tepat dan efektif, yang biasanya ditandai bersama dengan meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan manusianya serta juga terjaganya kelestarian SDI dan kesehatan ekosistemnya.

Seterusnya, Charles (2001) di dalam paradigmanya tentang Sustainable Fisheries System, memberikan bahwa pembangunan Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City 119 perikanan yang berkelanjutan perlu sanggup mengakomodasi empat faktor utama yang termasuk dari hulu sampai hilir, yakni: a. Keberlanjutan ekologi (ecological sustainability): memelihara keberlanjutan stok/biomassa SDI agar pemanfaatannya tidak melalui energi dukungnya, serta tingkatkan kapasitas dan kualitas ekosistemnya. b. Keberlanjutan sosio-ekonomi (socioeconomic sustainability): perhatikan keberlanjutan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan bersama dengan menjaga atau menggapai tingkat kesejahteraan penduduk yang layak. c. Keberlanjutan komunitas (community sustainability): memelihara keberlanjutan lingkungan komunitas atau penduduk perikanan yang kondusif dan sinergis bersama dengan menegakkan aturan atau kesepakatan bersama dengan yang tegas dan efektif. d. Keberlanjutan kelembagaan (institutional sustainability): memelihara keberlanjutan tata kelola yang baik, adil, dan bersih lewat kelembagaan yang efisien dan efisien manfaat mengintegrasikan atau memadukan tiga faktor utama lainnya (keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosio-ekonomi, dan keberlanjutan masyarakat).

Salah satu lembaga yang berkenaan bersama dengan pelaksanaan perikanan berkelanjutan, Marine Stewardship Council, mendeskripsikan perikanan berkelanjutan sebagai salah satu langkah memproses ikan yang dikerjakan sedemikian rupa agar sanggup berjalan terus menerus terhadap tingkat yang wajar bersama dengan perhitungkan kesehatan ekologi, meminimalkan dampak samping yang mengganggu keanekaragaman, struktur, dan manfaat ekosistem, serta dikelola dan dioperasikan secara adil dan bertanggung jawab, sesuai bersama dengan hukum dan aturan lokal, nasional dan internasional untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan generasi jaman depan (Deere, 1999). Sementara itu, Hilborn (2005) memperlihatkan bahwa definisi perikanan berkelanjutan adalah: kegiatan perikanan yang sanggup menjaga keberlangsungan hasil memproses di dalam jangka panjang, bersama dengan memelihara keseimbangan ekosistem antar generasi, dan memelihara sistem biologi, sosial, dan ekonomi manfaat memelihara kesehatan ekosistem manusia dan ekosistem laut. Dengan demikian, di dalam laksanakan pembangunan perikanan berkelanjutan tidak lepas dari memadukan target dari tiga unsur utamanya, yakni dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial.

Pertama, target pembangunan perikanan secara ekonomis dianggap berkelanjutan, terkecuali sektor perikanan selanjutnya sanggup menghasilkan product ikan secara berkelanjutan (on continuing basis), menambahkan kesejahteraan finansial bagi para pelakunya, dan menambahkan sumbangan devisa serta pajak yang signifikan bagi negara. Kedua, target pembangunan perikanan dikatakan secara ekologis berkelanjutan, manakala basis ketersediaan stok ikan sanggup dipelihara secara stabil, tidak berjalan eksploitasi berlebihan, dan tidak berjalan pembuangan limbah yang melampaui kapasitas asimilasi lingkungan yang sanggup mengakibatkan keadaan tercemar. Ketiga, target pembangunan perikanan dianggap secara sosial berkelanjutan, sekiranya kebutuhan basic (pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan) seluruh penduduknya terpenuhi; berjalan distribusi pendapatan dan peluang berupaya secara adil; ada kesetaraan gender (gender equity), dan minim atau tidak ada konflik sosial. 2. Pengembangan Kapasitas Nelayan Pengembangan kapasitas (capacity building) didefinisikan sebagai peningkatan kompetensi individu, lembaga-lembaga sektor publik, sektor swasta, organisasi penduduk sipil dan penduduk lokal yang terlibat di dalam kegiatan secara berkelanjutan yang berdampak positif terhadap pembangunan layaknya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pemerintahan maupun mencukupi Millenium Development Goals (MDGs) (Hope, 2009).

Secara lazim target pengembangan kapasitas pasti agar individu, organisasi, maupun sistem yang ada sanggup dimanfaatkan secara efisien dan efisien untuk menggapai target dari individu maupun organisasi tersebut. Soeprapto (2010) menyatakan untuk laksanakan pengembangan kapasitas dikerjakan di dalam tiga tingkatan yang perlu dikerjakan secara efisien dan berkelanjutan yaitu: 1) Tingkatan sistem, yang terkait bersama dengan pengaturan yang menunjang pencapaian target kebijakan tertentu; 2) Tingkatan institusional, layaknya susunan organisasi, sistem pengambilan keputusan, prosedur pekerjaan, pengaturan sarana dan Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City 121 prasarana, jalinan dan jaringan organisasi; 3) Tingkatan individual, antara ketrampilan individu dan persyaratannya, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi pekerjaan di di dalam organisasi. Nelayan tangkap merupakan tingkat individual anggota terutama di dalam kegiatan perikanan di dalam pengembangan kapasitas. Sebagai sebuah komunitas, nelayan miliki beberapa karakteristik yang berbeda bersama dengan komunitas lainnya yang laksanakan kegiatan di pesisir dan laut untuk keberlangsungan hidup serta miliki karakter tradisional bersama dengan alat tangkap simple baik tanpa maupun bersama dengan motor (Indarti dan Dwiyadi, 2013). Dalam perihal ini Pollnac (1988) telah menguraikan bahwa untuk jadi seorang nelayan biasanya tidak perhatikan faktor pendidikan formal, melainkan fisik yang kuat untuk laksanakan pekerjaan berat. Penelitian Anwas (2009) memperlihatkan bahwa pendidikan resmi sanggup tingkatkan kompetensi sekiranya kurikulum dan sistem pembelajarannya sesuai bersama dengan tuntutan pekerjaan individu yang bersangkutan. Upaya peningkatan kompetensi cuma sanggup dikerjakan lewat sistem belajar. Belajar di sini di dalam arti luas, tidak terbatas terhadap pendidikan resmi saja melainkan juga informal (Anwas 2013). Rogers (1983) memperlihatkan bahwa nelayan sebagai manusia mempunyai potensi alami untuk belajar. Mengacu terhadap dua pendapat selanjutnya maka untuk menggapai keberhasilan, manusia perlu berupaya untuk tingkatkan kapasitasnya lewat bekerja dan belajar. Proses pembelajaran sanggup mengakibatkan nelayan bertumbuh dan berkembang agar sanggup jadi mandiri. Kemampuan studi seseorang tidak saja ditentukan oleh potensi yang mereka miliki atau dari faktor internal, namun juga ditentukan oleh faktor eksternal. Terbentuknya khusus seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya, baik lingkungan vertikal (genetika, tradisi) maupun lingkungan horizontal (geografik, fisik, sosial).

Perilaku manusia akan terbentuk tidak saja secara alami, namun juga sebab faktor lingkungan keluarga maupun penduduk secara lazim (Ndara 1990). Noviyanti (2015) menuliskan bahwa indikator kunci terhadap pengembangan kapasitas diri nelayan adalah pengetahuan, komp 122 Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City perundangan yang sanggup jadi landasan pengembangan programprogram pemberdayaan penduduk nelayan yang berupa bottom-up. Penelitian Noviyanti (2017) lainnya memperlihatkan bahwa di dalam jenis struktural, faktor keterampilan berpengaruh nyata terhadap faktor kompetensi nelayan, tetapi faktor pengetahuan dan faktor sikap diri tidak berpengaruh nyata terhadap faktor kompetensi secara langsung. Sehingga sanggup dikatakan bahwa kapasitas diri nelayan dipengaruhi oleh keterampilan mereka di dalam laksanakan operasi penangkapan ikan. 3. Kebijakan Perikanan 2010 – 2015 yang berkenaan bersama dengan Pengembangan Kapasitas Nelayan Tangkap Pembangunan perikanan tangkap yang dikelola Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) terhadap periode 2010-2015 dijabarkan di dalam enam kegiatan, yaitu: (1) Pengelolaan SDI, (2) Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan, (3) Pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) Pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan, (5) Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil, dan (6) Peningkatan pertolongan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Keenam kinerja kegiatan DJPT selanjutnya sesuai bersama dengan empat target utama pilar pembangunan nasional, yakni pro growth, pro environment, pro poor, dan pro job. EKONOMI (PRO-GROWTH) 1. Investasi Usaha Perikanan Tangkap Terpadu Dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi nasional, terutama di bidang perikanan tangkap, telah dikerjakan pengembangan investasi secara terpadu. Sampai bersama dengan tahun 2014 realisasi investasi terpadu menggapai Rp 9,99 trilyun.

Sebagian besar realisasi investasi terkonsentrasi di wilayah Indonesia Bagian Tengah (Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Maluku) dan Indonesia Bagian Timur (Papua dan Papua Barat), yakni sebesar Rp 8,01 trilyun atau menggapai 81% dari total realisasi investasi. Adapun provinsi yang Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City 123 jadi target investasi adalah Sulawesi Utara, Maluku, DKI Jakarta, dan Bali, bersama dengan realisasi investasi menggapai Rp 7,23 trilyun atau 72,80 % dari total realisasi investasi (DJPT, 2015). 2. Minapolitan Perikanan Tangkap Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan bersama dengan target untuk: 1) Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas product perikanan, 2) Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, entrepreneur dan pengolah ikan yang adil dan merata, dan 3) Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan kawasan minapolitan dapat dukungan oleh kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum. Kawasan minapolitan perikanan tangkap yang telah sukses dibangun diantaranya di kabupaten Cilacap dan kabupaten Gorontalo Utara. 3. Penghapusan Retribusi Perikanan Dalam upaya tingkatkan efisiensi usaha perikanan tangkap, DJPT mendorong agar Pemerintah Daerah bersedia menghapus retribusi perikanan di area yang dinilai memberatkan nelayan dan pelaku usaha.

Berkaitan bersama dengan perihal ini, dari 18 provinsi dan 103 kabupaten/kota yang teridentifikasi memungut retribusi perikanan, setidaknya terdapat empat provinsi dan tujuh kabupaten/kota yang telah menghapuskan retribusi perikanan, yaitu: Gorontalo, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Cilacap, Luwu Utara, Langsa, Bireuen, Buleleng, Tidore Kepulauan, dan Kaur. 4. Pengelolaan Prasarana Perikanan Tangkap Pengelolaan nelayan tangkap belum memperlihatkan capaian perubahan kapasitas nelayan kecil, tradisional, dan nelayan buruh yang bertransformasi jadi pelaku usaha penangkapan ikan yang lebih maju. Jumlah kapal penangkap ikan di laut terhadap tahun 2010 menggapai 570.827 unit dan jadi 623.970 unit terhadap tahun 2014. Dari sisi komposisi, armada perikanan nasional tetap didominasi oleh armada perikanan skala kecil (perahu tanpa motor, perahu motor 124 Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City tempel, dan kapal motor di bawah 30 GT) yang menggapai 99%, tetapi sisanya adalah kapal motor berukuran di atas 30 GT.

Meskipun ada usaha pertolongan berupa 878 unit kapal Inka Mina berukuran di atas 30 GT, namun belum signifikan bersama dengan mayoritas nelayan kecil (5 GT ke bawah) yakni kurang lebih 2,4 juta (89%) (KKP, 2014). LINGKUNGAN (PRO ENVIRONMENT) Untuk program-program yang pro environment, lebih kepada penerapan kebijakan pengelolaan sumber energi hayati ikan (SDHI) di seluruh perairan nusantara wilayah pengelolaan perikanan (WPP). 1. Pemulihan Stok dan Habitat Sumber Daya Ikan (SDI) Salah satu upaya yang dikerjakan untuk memelihara stok SDI agar tidak menurun adalah lewat pemulihan stok dan habitat SDI. Untuk memulihkan SDI, DJPT laksanakan penebaran benih ikan-ikan asli terutama di perairan lazim daratan (danau). Pada periode 2010-2014 telah dikerjakan penebaran ikan sebanyak 2,13 juta benih. Sementara itu upaya pemulihan habitat sumber energi ikan (SDI) dikerjakan lewat pembangunan reservaat atau suaka perikanan di perairan lazim daratan dan pembangunan rumah ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan. Pada periode 2010-2014 telah dikerjakan pengembangan reservaat di tiga wilayah (Danau Tempe, Danau Toba, dan Danau Ulak Lia) serta pengembangan rumah ikan sejumlah 185 unit di 18 provinsi. 2. Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Untuk menunjang upaya pengelolaan SDI di setiap WPP-NRI secara lestari dan berkelanjutan, telah disusun konsep pengelolaan perikanan (RPP). RPP jadi pedoman utama di dalam pengelolaan SDI sepanjang lima tahun sejak diterbitkan Peraturan Menteri berkenaan bersama dengan RPP. Terkait bersama dengan perihal tersebut, DJPT telah menyusun RPP untuk beberapa wilayah perairan dan jenis ikan. Selama periode 2010 – 2014 telah dikerjakan penyusunan dokumen RPP di perairan pedalaman, RPP di WPP-NRI serta RPP menurut jenis ikan. Selanjutnya sepanjang periode 2010-2014, terdapat dua product hukum yang dikeluarkan berkenaan bersama dengan RPP ini yakni (i) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City 125 Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan, dan (ii) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718 (Laut Arafuru dan Laut Timor).

Selain itu terhadap bulan Agustus 2015 telah terbit Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 107/KEPMEN-KP/2015 tentang konsep pengelolaan perikanan tuna, cakalang dan tongkol. SOSIAL (PRO POOR) Permodalan merupakan faktor penting untuk menunjang pengembangan skala dan kapasitas usaha nelayan untuk menggapai tingkat efisiensi tertentu sebagai unit usaha yang menguntungkan. Terkait permodalan, terdapat persoalan klasik yang dihadapi nelayan, antara lain pertolongan pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang belum optimal sebab usaha penangkapan ikan dinilai berisiko tinggi. Masalah lainnya, kriteria agunan yang memberatkan nelayan dan ketiadaan pihak yang bersedia menambahkan jaminan sekiranya nelayan tidak sanggup mengembalikan pinjaman. Faktor-faktor di atas mengakibatkan nelayan manfaatkan jasa para pelepas uang untuk meraih pinjaman bersama dengan sistem yang lebih cepat dan mudah, biarpun bersama dengan bunga yang tinggi. Akibatnya nelayan tidak sanggup lepas dari ketergantungan terhadap para pelepas uang dan terperangkap di dalam jeratan pinjaman yang tidak berkesudahan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, DJPT telah laksanakan beraneka upaya agar nelayan sanggup membuka permodalan dari sumber-sumber permodalan, antara lain (DJPT, 2015): (1) Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dikerjakan atas kerjasama DJPT bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 15 November 2007. SeHAT nelayan dikerjakan sebagai upaya untuk tingkatkan status resmi dan nilai aset tanah nelayan. Selain itu, lewat kepastian kepemilikan aset tanah, nelayan pun diinginkan akan semakin ringan membuka permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Dengan agunan 126 Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City sertifikat tersebut, telah terverifikasi setidaknya 2.192 nelayan sanggup membuka kredit perbankan bersama dengan nilai menggapai Rp 29,7 milyar. (2) Penyaluran permodalan lewat jasa pegadaian di pelabuhan perikanan. Skema kredit yang disajikan oleh Perum Pegadaian ringan dibuka oleh nelayan, bersama dengan sistem yang cepat dan pas yang singkat. Sampai bersama dengan akhir tahun 2014 telah ada kantor cabang sarana jasa Pegadaian di delapan wilayah yakni: Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap (Jawa Tengah), PPS Kendari (Sulawesi Tenggara), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu (Jawa Barat), PPN Pekalongan (Jawa Tengah), PPN Ternate (Maluku Utara), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari (JawaTengah), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Blanakan (Jawa Barat), dan PPP Paotere (Sulawesi Selatan). Realisasi penyaluran kredit gadai untuk nelayan di seluruh wilayah selanjutnya terhadap periode 2010-2014 menggapai Rp 203 milyar. (3) Penyaluran permodalan lewat KUR dan KKP-E. Kredit Usaha Rakyat (KUR) bidang kelautan dan perikanan merupakan kredit yang disalurkan kepada pelaku usaha perikanan lewat bank pelaksana yang ditunjuk Pemerintah. Kredit selanjutnya ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi perikanan yang feasible namun belum bankable di bidang perikanan tangkap. Kredit yang disajikan berupa kredit modal kerja dan kredit investasi bersama dengan plafon antara Rp 20 juta – Rp 1 milyar. Realisasi outstanding penyaluran KUR untuk bidang perikanan tahun 2010-2014 menggapai Rp 432 milyar. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) untuk sub bidang perikanan tangkapmerupakan kredit untuk pelaku usaha perikanan tangkap baik perorangan maupun badan usaha (KUB/Koperasi Perikanan), digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional penangkapan ikan, pengadaan atau peremajaan peralatan, mesin dan sarana penunjang yang menunjang usaha penangkapan ikan, serta untuk pembiayaan pengadaan pangan (khusus untuk koperasi).

Besarnya plafon kredit Rp. 100 juta untuk perorangan dan Rp 500 juta untuk KUB/Koperasi. Realisasi outstanding penyaluran KKP-E bidang perikanan tahun 2010-2014 sebesar Rp 83,18 milyar. Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City 127 (4) Asuransi kapal perikanan untuk penjaminan kredit. Fasilitasi asuransi kapal perikanan dikerjakan bersama dengan pola banker’s clause (kerjasama asuransi-perbankan), bersama dengan target untuk: (a) menambahkan kapabilitas hukum atas kepemilikan hak atas kapal perikanan lewat buku kapal perikanan, (b) memfasilitasi aset kapal kayu nelayan agar sanggup digunakan sebagai agunan lewat program asuransi kapal nelayan, dan (c) menambahkan jaminan penggantian kerugian terhadap risiko kecelakaan kapal perikanan (total loss). Saat ini asuransi kapal termasuk kapal ukuran ≥ 10 GT yang sanggup dijadikan alternatif tambahan bagi usaha penangkapan ikan di dalam membuka permodalan bersama dengan manfaatkan kapal perikanan sebagai agunan. Fasilitasi asuransi kapal setidaknya telah dikerjakan di 4 kabupaten/kota. Kapal telah diasuransikan dan meraih penjaminan untuk membuka permodalan dari perban-kan bersama dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 19,5 milyar. (5) Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan Tangkap ditujukan untuk tingkatkan usaha dan memberdayakan nelayan. PUMP diberikan di dalam wujud motivasi pertolongan langsung penduduk (BLM), di mana setiap KUB penerima sanggup manfaatkan dana tunai sebesar Rp 100 juta untuk menunjang kegiatan usaha penangkapan ikan, antara lain untuk: (a) Pengadaan dan perbaikan sarana penangkapan (perahu, mesin, bahan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan); (b) Dukungan cost operasional layaknya bensin, solar, minyak tanah, pelumas, dan es; (c) Perbengkelan nelayan; dan (d) Asuransi. (6) Perlindungan sosial bagi nelayan. Usaha penangkapan ikan merupakan jenis pekerjaan yang miliki risiko tinggi. Oleh sebab itu peningkatan pertolongan sosial bagi nelayan jadi sangat penting untuk menambahkan jaminan dan kepastian pertolongan sosial bagi nelayan dan keluarganya. Salah satu upaya yang ditempuh untuk tingkatkan pertolongan sosial nelayan lewat bimbingan teknis pertolongan dan keselamatan kerja bagi nelayan. Upaya lainnya dikerjakan lewat fasilitasi asuransi bagi nelayan di seluruh provinsi. Upaya ini juga menambahkan pertolongan terhadap 128 Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City implementasi Inpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan. (7) Kelembagaan usaha perikanan tangkap skala kecil. Kelompok Usaha Bersama (KUB) merupakan salah satu wadah kelembagaan nelayan di dalam menjalankan usahanya secara berkelompok. Namun demikian, belum seluruh KUB tumbuh dan berkembang jadi KUB yang berdiri sendiri dan bankable.

Untuk itu, dikerjakan upaya-upaya untuk tingkatkan jumlah KUB yang mandiri, untuk seterusnya didorong jadi KUB yang bankable, bersama dengan mengembangkan kelembagaan usaha jadi koperasi berbadan hukum. Pada langkah akhir, KUB berdiri sendiri selanjutnya difasilitasi untuk menjalin kemitraan usaha bersama dengan para pelaku usaha perikanan skala menengah dan besar, sekiranya di dalam perihal penyediaan bahan baku untuk industri pengolahan hasil perikanan. Sampai bersama dengan tahun 2014, jumlah KUB perikanan tangkap tercatat sebanyak 22.852 KUB. Sebanyak 2.533 KUB telah masuk kategori KUB Mandiri. (8) Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) merupakan salah satu upaya perluasan dan percepatan dan Perluasan Program Pro Rakyat yang diputuskan di dalam terhadap Sidang Kabinet tanggal 13 Februari 2011. PKN dikerjakan secara lintas kementerian/lembaga, kegiatannya ditujukan untuk individu nelayan, group nelayan, serta perbaikan sarana dan prasarana. Pada periode 2011-2014, PKN telah dikerjakan di 422 lokasi. Untuk individu nelayan kegiatannya antara lain: Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan (KKP), peralatan rantai dingin (KKP), rumah sangat murah (Kemenpera), listrik murah (Kemen ESDM), pertolongan operasional sekolah (BOS) dan beasiswa anak nelayan (Kemendikbud), pelatihan Basic Safety Training (BST) untuk nelayan (Kemenhub), dan sarana kesehatan (Kemenkes). Untuk group nelayan kegiatannya antara lain: pertolongan kapal perikanan (KKP), pengembangan usaha mina pedesaan (KKP), konversi BBM ke gas (KKP dan Kemen ESDM), pendampingan terhadap group (KKP), dan usaha rumput laut (Kemen PDT dan BUMN). Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City 129 UPAYA PENYERAPAN TENAGA KERJA (PRO JOB) 1. Lapangan Kerja Usaha perikanan tangkap sanggup menyediakan lapangan kerja bagi para nelayan. Jumlah nelayan terhadap tahun 2014 menggapai 2.667.440 orang, terdiri atas nelayan di laut sebanyak 2.186.900 orang dan di perairan lazim daratan sebanyak 480.540 orang (DJPT, 2015).

Selain nelayan, banyak tenaga kerja yang terserap dari usaha pendukung perikanan tangkap, layaknya galangan kapal, perbengkelan, pembuatan dan penyediaan bahan dan alat penangkapan ikan, perdagangan kebutuhan logistik melaut, perdagangan ikan, pengolahan hasil perikanan, dan beraneka usaha berkenaan lainnya. 2. Kartu Nelayan Pemberian identitas profesi bagi nelayan lewat Kartu Nelayan dikerjakan untuk tingkatkan pembinaan terhadap nelayan sekaligus memelihara profesi nelayan. Selain itu, manfaat yang diperoleh dari pengembangan kartu nelayan adalah untuk menginventarisasi jumlah nelayan secara pasti yang sanggup dimanfaatkan untuk optimalisasi sistem pembinaan, terutama berkenaan bersama dengan penentuan target dan sasaran program/kegiatan pemberdayaan nelayan. Pada tahun 2010-2014 telah didistribusikan 595.844 kartu nelayan di seluruh provinsi, bersama dengan rincian 3.811 kartu terhadap tahun 2010, 104.661 kartu (2011), 167.655 kartu (2012), 215.354 kartu (2013), dan 104.353 kartu (2014) (DJPT, 2015). 3. Diversifikasi Usaha Diversifikasi usaha ditujukan agar nelayan dan keluarganya meraih pendapatan tambahan selain kegiatan usaha penangkapan ikan. Kegiatan selanjutnya difokuskan bagi para wanita nelayan agar sanggup mengembangkan usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan, misalnya: usaha pengolahan, perdagangan, kerajinan tangan, dan usaha lainnya. DJPT menambahkan pertolongan untuk diversifikasi usaha lewat beraneka kegiatan antara lain bimbingan teknis pengembangan 130 Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City diversifikasi usaha, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi permodalan usaha, fasilitasi sarana penunjang kegiatan usaha, dan lain-lain. Berdasarkan hasil kegiatan program DJPT tahun 2010-2014 belum ada program kegiatan yang secara tertentu memfokuskan terhadap peningkatan kapasitas nelayan kecil, tradisional, dan nelayan buruh secara jelas, terstruktur, terukur dan berkelanjutan di dalam jangka pas yang panjang. Baik ditinjau dari faktor anggaran, target dan sasarannya, materi pelatihan, jangka waktu, maupun kelembagaannya. ISU DAN PERMASALAHAN 1. Perikanan Tangkap Berkelanjutan Permasalahan utama yang dihadapi perikanan tangkap yang berkelanjutan di Indonesia secara lazim adalah sebagai selanjutnya (DJPT, 2015). a. Permasalahan illegal, unreported, plus unregulated (IUU) fishing Kegiatan IUU fishing tidak cuma dikerjakan oleh oleh kapal-kapal ikan berbendera asing saja, namun juga dikerjakan oleh kapal-kapal ikan nasional. Hal ini tercemin bersama dengan tetap rendahnya tingkat kepatuhan kapal-kapal ikan nasional akan aturan main di dalam pengelolaan SDI, layaknya tidak patuhnya kapal-kapal ikan nasional di dalam manfaatkan VMS (vessel monitoring system) dan pelaporan logbook hasil tangkapannya. Selain itu, juga tetap ada nelayan ataupun entrepreneur perikanan tangkap yang manfaatkan jenis-jenis alat tangkap yang destructive (merusak) atau bahan-bahan yang berbahaya di dalam kegiatan operasi penangkapan ikannya. Masih maraknya kegiatan IUU fishing di Indonesia ini, secara nyata telah mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan, agar kegiatan ini sanggup dinyatakan sebagai halangan utama bagi Indonesia di dalam mewujudkan perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Sebagai gambaran, bahwa kerugian Indonesia akibat kegiatan illegal fishing di Laut Arafura saja menggapai 40 triliun rupiah per tahun. Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City 131 Kemudian, untuk kerugian dari kegiatan unreported fishing (penangkapan ikan yang tidak dilaporkan), biarpun belum ada laporan perkiraan besaran nilai kerugiannya, namun diperkirakan juga relatif besar akibat berdampak negatif terhadap lingkungan, utamanya di dalam perihal pendataan ikan hasil tangkapan. Diperkirakan tetap memadai banyak hasil tangkapan yang tidak dilaporkan, salah satu akibatnya adalah berjalan bias informasi tentang status SDI di suatu perairan, yang terhadap akhirnya akan mengakibatkan kegiatan penangkapan ikan yang sangat intensif atau berlebih, yang di dalam jangka panjang pasti akan menurunkan SDI itu sendiri, sebab tidak ada peluang ikan laksanakan recovery stok populasinya. Selanjutnya, untuk unregulated fishing (penangkapan ikan yang tidak diatur), perkiraan besaran nilai kerugiannya juga relatif besar akibat berdampak negative terhadap lingkungan, biarpun belum ada laporan berkenaan perihal tersebut. Salah satu akibat pemakaian jenis alat-alat tangkap ikan yang tidak diatur adalah tingginya hasil tangkapan by catch (hasil tangkapan sampingan yang tidak dimanfaatkan) dan/atau juvenile (anak-anak ikan), sebab alat-alat penangkapan ikannya yang tidak/kurang selektif. Masalah IUU fishing jadi persoalan utama dan rumit yang dihadapi subsektor perikanan tangkap sampai kini. b. Permasalahan padat tangkap di perairan pantai Permasalahan padat tangkap di dalam sub-sektor perikanan tangkap hampir berjalan di seluruh perairan pantai Indonesia, padahal Indonesia miliki perairan laut yang sangat luas. Hal ini terjadi, sebab beberapa besar armada penangkapan ikan nasional didominasi oleh ukuran kapal ikan 5 GT (gross ton) kebawah, yakni sebesar 89%. Kapal penangkap ikan yang berukuran 5 GT kebawah biasanya cuma sanggup beroperasi di perairan pantai atau di perairan teritorial (di bawah 12 mil). Dengan demikian, beberapa besar armada penangkapan ikan di Indonesia banyak terkonsentrasi di perairan pantai yang terbatas, baik luasan maupun SDI-nya. Apalagi, kapal ikan berukuran kecil ini, yang merupakan kewenangan area kabupaten/kota belum diatur dan dikelola bersama dengan baik dan relatif tetap berupa “open access”, agar jumlah peningkatan armadanya jadi tidak terkendali, terutama di daerah-daerah 132 Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City perairan pantai yang dekat bersama dengan konsentrasi padat penduduk. Akibatnya pasti sangat berdampak terhadap keberadaan dan keberlanjutan SDI di perairan pantai. c. Pengawasan yang tetap lemah Regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah tentu saja perlu diimbangi bersama dengan pengawasan yang efektif. Pengawasan bukan cuma diperuntukkan bagi para pelaku illegal fishing semata, namun juga bagi pelanggar dari setiap aturan atau kesepakatan berkenaan perikanan berkelanjutan yang telah dibuat. Dalam laksanakan pengawasan ini, Pemerintah juga perlu menggandeng penduduk dan pelaku usaha perikanan untuk bersama-sama mengawasi kegiatan perikanan yang berjalan dan keadaan lingkungan lautnya manfaat mewujudkan kegiatan perikanan yang berkelanjutan. 2. Kapasitas Nelayan Perikanan Tangkap Berdasarkan knowledge survei sosial dan ekonomi nasional 2013 Badan Pusat Statistik yang diolah, diketahui bahwa ada 2,2% rumah tangga di Indonesia yang miliki kepala rumah tangga berprofesi sebagai nelayan. Jumlahnya kurang lebih 1,4 juta kepala rumah tangga. Jika ratarata jumlah anggota rumah tangga di Indonesia kurang lebih empat orang, maka ada kurang lebih 5,6 juta penduduk Indonesia yang kehidupannya terkait kepada kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan. Para nelayan kurang menguntungkan ditinjau dari faktor pendidikan, bersama dengan hampir 70% nelayan berpendidikan sekolah basic ke bawah dan cuma kurang lebih 1,3% yang berpendidikan tinggi. Hal ini jadi tantangan, program-program pemerintah yang fokus terhadap pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas nelayan agar mereka sanggup bertransformasi jadi nelayan yang miliki standarisasi kompetensi yang baik. Noviyanti (2015) memperlihatkan bahwa problem tertentu berkenaan kapasitas nelayan tangkap sebagai faktor internal adalah ada 89% nelayan yang mayoritas kehidupannya miskin, tingkat pendidikan dan keterampilan rendah, pemakaian teknologi penangkapan yang sederhana, akses informasi dan modal sangat terbatas.

Demikian juga keberadaan pelaku usaha perikanan dan unit-unit usahanya (Koperasi Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City 133 dan KUB), beberapa besar belum miliki pengetahuan yang memadai tentang usaha perikanan yang berkelanjutan dan juga belum miliki skala usaha yang layak. Selain itu, program-program pemerintah yang telah bergulir layaknya kredit investasi kecil (KIK), kredit modal kerja permanen (KMKP), pemberdayaan ekonomi penduduk pesisir (PEMP), dan pengembangan usaha mina pedesaaan-perikanan tangakp (PUMP-PT) yang berkenaan bersama dengan program pemberdayaan penduduk nelayan dan pesisir belum sanggup mengangkat mereka secara signifikan jadi nelayan baik dari sisi tingkat kesejahteraan yang mapan maupun tingkat pendidikannya. Lebih dari 75%, penduduk nelayan di Indonesia tetap miliki tingkat pendidikan rendah atau Sekolah Dasar (Dahuri, 2002; Noviyanti, 2015). Isu dan problem selanjutnya jadi suatu tantangan bagaimana pemerintah di dalam perihal ini KKP, sanggup mengakibatkan kebijakan untuk program pemberdayaan dan pengembangan kapasitas nelayan. Mengacu terhadap mengisi UU Nomor 7 Tahun 2016, pemerintah diinginkan mengakibatkan kebijakan turunan tertentu untuk program peningkatan kapasitas nelayan secara terstruktur, jelas, terukur, dan berkesinambungan. Dengan terdapatnya program yang fokus dan tertentu selanjutnya diinginkan nelayan bertransformasi jadi nelayan yang handal dan beradu di jaman globalisasi serta sanggup terlibat di dalam usaha penangkapan perikanan yang berkelanjutan.