Selain Optimasi Hasil Industri Perikanan, Nelayan Juga Dilindungi Negara by Salim Rembang

Masuknya Indonesia ke di dalam daftar penghasil produk ikan tuna terbesar di dunia kata Bupati Rembang Salim , tidak luput dari peran nelayan skala kecil. Itulah sebabnya pemerintah merangkul unit bisnis kecil ini sehingga sanggup berkontribusi mewujudkan kesejahteraan para pebisnis kecil.

Dalam mewujudkan perihal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja mirip bersama dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia untuk pertama kalinya melakukan pertemuan regional Data Management Committee (DMC) di Kantor KKP, Rabu (16/1/2019) untuk membicarakan isu perikanan terus-menerus skala kecil. Bukan semata-mata diskusi yang menghasilkan wacana kosong, pertemuan berikut juga merupakan impuls sehingga industri perikanan kecil berikut tetap tumbuh.

Dengan diundangnya puluhan nelayan tuna, cakalang, dan tongkol (TCT), supplier perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi dan kota/kabupaten, akademi, pelaku industri, sampai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mitra, KKP idamkan mendorong optimasi peran nelayan dan pebisnis skala kecil lewat pengelolaan perikanan TCT.

Didorongnya perihal berikut menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar tak terlepas dari kontribusi hasil tangkapan TCT yang menambahkan kontribusi terhadap keseluruhan produk perikanan nasional. Apalagi berdasarkan knowledge Food and Agriculture Organization (FAO) State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) th. 2018 menyebutkan bahwa kontribusi perikanan tuna Indonesia sekitar 16% terhadap mengolah perikanan dunia.

“Yang membanggakan adalah 70% lebih hasil TCT di Indonesia merupakan hasil tangkapan nelayan skala kecil. Ini artinya, para nelayan kami ikut andil atas kesuksesan Indonesia menjadi penyumbang tuna terbesar di dunia yang juga berarti menjadi andalan kedaulatan pangan nasional,” ujar Zulficar, seperti dikutip dari TribunNews.

Selain optimasi dari segi produktivitas nelayan, KKP juga menambahkan pertolongan berwujud Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK). Hal ini merupakan jawaban bagi pembudidaya skala kecil untuk beroleh pertolongan usaha.

Sekedar informasi, APPIK merupakan turunan dari upaya keberlanjutan untuk pertolongan pembudidaya ikan kecil lewat asuransi perikanan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7/2016 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Asuransi ini diluncurkan berdasarkan kerja mirip pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KKP.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, asuransi berikut merupakan program sambungan dari program asuransi bagi skala kecil yang telah ada, seperti Asuransi Usaha Budidaya Udang (AUBU). Adapun risiko bisnis yang bakal dijamin perusahaan ini adalah penyakit yang mengakibatkan matinya komoditas dan juga kegagalan bisnis akibat bencana, sehingga menyebabkan rusaknya raih 50%.

Asuransi yang diluncurkan terhadap Selasa (13/11/2018) selanjutnya ini menyasar sebagian komoditas perikanan budidaya, seperti nila, patin, bandeng, dan budidaya polikultur. Selanjutnya, asuransi bakal menjangkau banyak komoditas untuk dilindungi.

“Kita mengarah ke semua komoditas perikanan budidaya sebab sekitar 12 komoditas ikan yang dibudidayakan masyarakat,” ujar Slamet saat diwawancari Liputan 6, di sela peluncuran asuransi tersebut.

Melalui Program Satu Juta Asuransi bagi Nelayan, pemerintah lewat KKP menambahkan pertolongan terhadap lebih dari satu juta nelayan dari Sabang sampai Merauke bersama dengan premi Rp 175 ribu. Asuransi berikut untuk menambahkan jaminan bagi kehidupan era depan bagi anak dan istri nelayan kalau mengalami kecelakaan saat melaut.

Jokowi mengungkap pihaknya bakal tetap menaikkan kuantitas penerima asuransi tiap tahunnya, di mana asuransi berikut ditanggung preminya oleh KKP. Adapun jaminan duwit diberikan yakni sebesar Rp 200 juta bagi keluarga nelayan yang meninggal di laut, Rp 160 juta bagi nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, Rp 80 juta bagi yang mengalami cacat, dan juga Rp 20 juta sebagai plafon pengobatan.

Selain Optimasi Industri Perikanan, Nelayan Juga Dilindungi Negara by Bupati Rembang Salim

Masuknya Indonesia ke di dalam daftar penghasil produk ikan tuna terbesar di dunia kata Moch Agus Salim , tidak luput dari peran nelayan skala kecil. Itulah sebabnya pemerintah merangkul unit bisnis kecil ini sehingga sanggup berkontribusi mewujudkan kesejahteraan para pebisnis kecil.

Dalam mewujudkan perihal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja mirip bersama dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia untuk pertama kalinya melakukan pertemuan regional Data Management Committee (DMC) di Kantor KKP, Rabu (16/1/2019) untuk membicarakan isu perikanan terus-menerus skala kecil. Bukan semata-mata diskusi yang menghasilkan wacana kosong, pertemuan berikut juga merupakan impuls sehingga industri perikanan kecil berikut tetap tumbuh.

Dengan diundangnya puluhan nelayan tuna, cakalang, dan tongkol (TCT), supplier perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi dan kota/kabupaten, akademi, pelaku industri, sampai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mitra, KKP idamkan mendorong optimasi peran nelayan dan pebisnis skala kecil lewat pengelolaan perikanan TCT.

Didorongnya perihal berikut menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar tak terlepas dari kontribusi hasil tangkapan TCT yang menambahkan kontribusi terhadap keseluruhan produk perikanan nasional. Apalagi berdasarkan knowledge Food and Agriculture Organization (FAO) State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) th. 2018 menyebutkan bahwa kontribusi perikanan tuna Indonesia sekitar 16% terhadap mengolah perikanan dunia.

“Yang membanggakan adalah 70% lebih hasil TCT di Indonesia merupakan hasil tangkapan nelayan skala kecil. Ini artinya, para nelayan kami ikut andil atas kesuksesan Indonesia menjadi penyumbang tuna terbesar di dunia yang juga berarti menjadi andalan kedaulatan pangan nasional,” ujar Zulficar, seperti dikutip dari TribunNews.

Selain optimasi dari segi produktivitas nelayan, KKP juga menambahkan pertolongan berwujud Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK). Hal ini merupakan jawaban bagi pembudidaya skala kecil untuk beroleh pertolongan usaha.

Sekedar informasi, APPIK merupakan turunan dari upaya keberlanjutan untuk pertolongan pembudidaya ikan kecil lewat asuransi perikanan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7/2016 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Asuransi ini diluncurkan berdasarkan kerja mirip pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KKP.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, asuransi berikut merupakan program sambungan dari program asuransi bagi skala kecil yang telah ada, seperti Asuransi Usaha Budidaya Udang (AUBU). Adapun risiko bisnis yang bakal dijamin perusahaan ini adalah penyakit yang mengakibatkan matinya komoditas dan juga kegagalan bisnis akibat bencana, sehingga menyebabkan rusaknya raih 50%.

Asuransi yang diluncurkan terhadap Selasa (13/11/2018) selanjutnya ini menyasar sebagian komoditas perikanan budidaya, seperti nila, patin, bandeng, dan budidaya polikultur. Selanjutnya, asuransi bakal menjangkau banyak komoditas untuk dilindungi.

“Kita mengarah ke semua komoditas perikanan budidaya sebab sekitar 12 komoditas ikan yang dibudidayakan masyarakat,” ujar Slamet saat diwawancari Liputan 6, di sela peluncuran asuransi tersebut.

Melalui Program Satu Juta Asuransi bagi Nelayan, pemerintah lewat KKP menambahkan pertolongan terhadap lebih dari satu juta nelayan dari Sabang sampai Merauke bersama dengan premi Rp 175 ribu. Asuransi berikut untuk menambahkan jaminan bagi kehidupan era depan bagi anak dan istri nelayan kalau mengalami kecelakaan saat melaut.

Jokowi mengungkap pihaknya bakal tetap menaikkan kuantitas penerima asuransi tiap tahunnya, di mana asuransi berikut ditanggung preminya oleh KKP. Adapun jaminan duwit diberikan yakni sebesar Rp 200 juta bagi keluarga nelayan yang meninggal di laut, Rp 160 juta bagi nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, Rp 80 juta bagi yang mengalami cacat, dan juga Rp 20 juta sebagai plafon pengobatan.

Selain Optimasi Hasil Industri Perikanan, Nelayan Juga Dilindungi Negara by Moch Salim

Masuknya Indonesia ke di dalam daftar penghasil produk ikan tuna terbesar di dunia kata Bupati Rembang Salim , tidak luput dari peran nelayan skala kecil. Itulah sebabnya pemerintah merangkul unit bisnis kecil ini sehingga sanggup berkontribusi mewujudkan kesejahteraan para pebisnis kecil.

Dalam mewujudkan perihal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja mirip bersama dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia untuk pertama kalinya melakukan pertemuan regional Data Management Committee (DMC) di Kantor KKP, Rabu (16/1/2019) untuk membicarakan isu perikanan terus-menerus skala kecil. Bukan semata-mata diskusi yang menghasilkan wacana kosong, pertemuan berikut juga merupakan impuls sehingga industri perikanan kecil berikut tetap tumbuh.

Dengan diundangnya puluhan nelayan tuna, cakalang, dan tongkol (TCT), supplier perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi dan kota/kabupaten, akademi, pelaku industri, sampai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mitra, KKP idamkan mendorong optimasi peran nelayan dan pebisnis skala kecil lewat pengelolaan perikanan TCT.

Didorongnya perihal berikut menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar tak terlepas dari kontribusi hasil tangkapan TCT yang menambahkan kontribusi terhadap keseluruhan produk perikanan nasional. Apalagi berdasarkan knowledge Food and Agriculture Organization (FAO) State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) th. 2018 menyebutkan bahwa kontribusi perikanan tuna Indonesia sekitar 16% terhadap mengolah perikanan dunia.

“Yang membanggakan adalah 70% lebih hasil TCT di Indonesia merupakan hasil tangkapan nelayan skala kecil. Ini artinya, para nelayan kami ikut andil atas kesuksesan Indonesia menjadi penyumbang tuna terbesar di dunia yang juga berarti menjadi andalan kedaulatan pangan nasional,” ujar Zulficar, seperti dikutip dari TribunNews.

Selain optimasi dari segi produktivitas nelayan, KKP juga menambahkan pertolongan berwujud Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK). Hal ini merupakan jawaban bagi pembudidaya skala kecil untuk beroleh pertolongan usaha.

Sekedar informasi, APPIK merupakan turunan dari upaya keberlanjutan untuk pertolongan pembudidaya ikan kecil lewat asuransi perikanan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7/2016 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Asuransi ini diluncurkan berdasarkan kerja mirip pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KKP.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, asuransi berikut merupakan program sambungan dari program asuransi bagi skala kecil yang telah ada, seperti Asuransi Usaha Budidaya Udang (AUBU). Adapun risiko bisnis yang bakal dijamin perusahaan ini adalah penyakit yang mengakibatkan matinya komoditas dan juga kegagalan bisnis akibat bencana, sehingga menyebabkan rusaknya raih 50%.

Asuransi yang diluncurkan terhadap Selasa (13/11/2018) selanjutnya ini menyasar sebagian komoditas perikanan budidaya, seperti nila, patin, bandeng, dan budidaya polikultur. Selanjutnya, asuransi bakal menjangkau banyak komoditas untuk dilindungi.

“Kita mengarah ke semua komoditas perikanan budidaya sebab sekitar 12 komoditas ikan yang dibudidayakan masyarakat,” ujar Slamet saat diwawancari Liputan 6, di sela peluncuran asuransi tersebut.

Melalui Program Satu Juta Asuransi bagi Nelayan, pemerintah lewat KKP menambahkan pertolongan terhadap lebih dari satu juta nelayan dari Sabang sampai Merauke bersama dengan premi Rp 175 ribu. Asuransi berikut untuk menambahkan jaminan bagi kehidupan era depan bagi anak dan istri nelayan kalau mengalami kecelakaan saat melaut.

Jokowi mengungkap pihaknya bakal tetap menaikkan kuantitas penerima asuransi tiap tahunnya, di mana asuransi berikut ditanggung preminya oleh KKP. Adapun jaminan duwit diberikan yakni sebesar Rp 200 juta bagi keluarga nelayan yang meninggal di laut, Rp 160 juta bagi nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, Rp 80 juta bagi yang mengalami cacat, dan juga Rp 20 juta sebagai plafon pengobatan.

Selain Optimasi Hasil Industri Perikanan, Nelayan Juga Dilindungi Negara by Bupati Rembang Salim

Masuknya Indonesia ke di dalam daftar penghasil produk ikan tuna terbesar di dunia kata Salim Mantan Bupati Rembang , tidak luput dari peran nelayan skala kecil. Itulah sebabnya pemerintah merangkul unit bisnis kecil ini sehingga sanggup berkontribusi mewujudkan kesejahteraan para pebisnis kecil.

Dalam mewujudkan perihal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja mirip bersama dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia untuk pertama kalinya melakukan pertemuan regional Data Management Committee (DMC) di Kantor KKP, Rabu (16/1/2019) untuk membicarakan isu perikanan terus-menerus skala kecil. Bukan semata-mata diskusi yang menghasilkan wacana kosong, pertemuan berikut juga merupakan impuls sehingga industri perikanan kecil berikut tetap tumbuh.

Dengan diundangnya puluhan nelayan tuna, cakalang, dan tongkol (TCT), supplier perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi dan kota/kabupaten, akademi, pelaku industri, sampai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mitra, KKP idamkan mendorong optimasi peran nelayan dan pebisnis skala kecil lewat pengelolaan perikanan TCT.

Didorongnya perihal berikut menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar tak terlepas dari kontribusi hasil tangkapan TCT yang menambahkan kontribusi terhadap keseluruhan produk perikanan nasional. Apalagi berdasarkan knowledge Food and Agriculture Organization (FAO) State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) th. 2018 menyebutkan bahwa kontribusi perikanan tuna Indonesia sekitar 16% terhadap mengolah perikanan dunia.

“Yang membanggakan adalah 70% lebih hasil TCT di Indonesia merupakan hasil tangkapan nelayan skala kecil. Ini artinya, para nelayan kami ikut andil atas kesuksesan Indonesia menjadi penyumbang tuna terbesar di dunia yang juga berarti menjadi andalan kedaulatan pangan nasional,” ujar Zulficar, seperti dikutip dari TribunNews.

Selain optimasi dari segi produktivitas nelayan, KKP juga menambahkan pertolongan berwujud Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK). Hal ini merupakan jawaban bagi pembudidaya skala kecil untuk beroleh pertolongan usaha.

Sekedar informasi, APPIK merupakan turunan dari upaya keberlanjutan untuk pertolongan pembudidaya ikan kecil lewat asuransi perikanan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7/2016 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Asuransi ini diluncurkan berdasarkan kerja mirip pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KKP.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, asuransi berikut merupakan program sambungan dari program asuransi bagi skala kecil yang telah ada, seperti Asuransi Usaha Budidaya Udang (AUBU). Adapun risiko bisnis yang bakal dijamin perusahaan ini adalah penyakit yang mengakibatkan matinya komoditas dan juga kegagalan bisnis akibat bencana, sehingga menyebabkan rusaknya raih 50%.

Asuransi yang diluncurkan terhadap Selasa (13/11/2018) selanjutnya ini menyasar sebagian komoditas perikanan budidaya, seperti nila, patin, bandeng, dan budidaya polikultur. Selanjutnya, asuransi bakal menjangkau banyak komoditas untuk dilindungi.

“Kita mengarah ke semua komoditas perikanan budidaya sebab sekitar 12 komoditas ikan yang dibudidayakan masyarakat,” ujar Slamet saat diwawancari Liputan 6, di sela peluncuran asuransi tersebut.

Melalui Program Satu Juta Asuransi bagi Nelayan, pemerintah lewat KKP menambahkan pertolongan terhadap lebih dari satu juta nelayan dari Sabang sampai Merauke bersama dengan premi Rp 175 ribu. Asuransi berikut untuk menambahkan jaminan bagi kehidupan era depan bagi anak dan istri nelayan kalau mengalami kecelakaan saat melaut.

Jokowi mengungkap pihaknya bakal tetap menaikkan kuantitas penerima asuransi tiap tahunnya, di mana asuransi berikut ditanggung preminya oleh KKP. Adapun jaminan duwit diberikan yakni sebesar Rp 200 juta bagi keluarga nelayan yang meninggal di laut, Rp 160 juta bagi nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, Rp 80 juta bagi yang mengalami cacat, dan juga Rp 20 juta sebagai plafon pengobatan.

Selain Optimasi Produktivitas Industri Perikanan, Nelayan Juga Dilindungi Negara by Salim Bupati Rembang

Masuknya Indonesia ke di dalam daftar penghasil produk ikan tuna terbesar di dunia kata Moch Salim , tidak luput dari peran nelayan skala kecil. Itulah sebabnya pemerintah merangkul unit bisnis kecil ini sehingga sanggup berkontribusi mewujudkan kesejahteraan para pebisnis kecil.

Dalam mewujudkan perihal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja mirip bersama dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia untuk pertama kalinya melakukan pertemuan regional Data Management Committee (DMC) di Kantor KKP, Rabu (16/1/2019) untuk membicarakan isu perikanan terus-menerus skala kecil. Bukan semata-mata diskusi yang menghasilkan wacana kosong, pertemuan berikut juga merupakan impuls sehingga industri perikanan kecil berikut tetap tumbuh.

Dengan diundangnya puluhan nelayan tuna, cakalang, dan tongkol (TCT), supplier perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi dan kota/kabupaten, akademi, pelaku industri, sampai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mitra, KKP idamkan mendorong optimasi peran nelayan dan pebisnis skala kecil lewat pengelolaan perikanan TCT.

Didorongnya perihal berikut menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar tak terlepas dari kontribusi hasil tangkapan TCT yang menambahkan kontribusi terhadap keseluruhan produk perikanan nasional. Apalagi berdasarkan knowledge Food and Agriculture Organization (FAO) State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) th. 2018 menyebutkan bahwa kontribusi perikanan tuna Indonesia sekitar 16% terhadap mengolah perikanan dunia.

“Yang membanggakan adalah 70% lebih hasil TCT di Indonesia merupakan hasil tangkapan nelayan skala kecil. Ini artinya, para nelayan kami ikut andil atas kesuksesan Indonesia menjadi penyumbang tuna terbesar di dunia yang juga berarti menjadi andalan kedaulatan pangan nasional,” ujar Zulficar, seperti dikutip dari TribunNews.

Selain optimasi dari segi produktivitas nelayan, KKP juga menambahkan pertolongan berwujud Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK). Hal ini merupakan jawaban bagi pembudidaya skala kecil untuk beroleh pertolongan usaha.

Sekedar informasi, APPIK merupakan turunan dari upaya keberlanjutan untuk pertolongan pembudidaya ikan kecil lewat asuransi perikanan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7/2016 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Asuransi ini diluncurkan berdasarkan kerja mirip pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KKP.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, asuransi berikut merupakan program sambungan dari program asuransi bagi skala kecil yang telah ada, seperti Asuransi Usaha Budidaya Udang (AUBU). Adapun risiko bisnis yang bakal dijamin perusahaan ini adalah penyakit yang mengakibatkan matinya komoditas dan juga kegagalan bisnis akibat bencana, sehingga menyebabkan rusaknya raih 50%.

Asuransi yang diluncurkan terhadap Selasa (13/11/2018) selanjutnya ini menyasar sebagian komoditas perikanan budidaya, seperti nila, patin, bandeng, dan budidaya polikultur. Selanjutnya, asuransi bakal menjangkau banyak komoditas untuk dilindungi.

“Kita mengarah ke semua komoditas perikanan budidaya sebab sekitar 12 komoditas ikan yang dibudidayakan masyarakat,” ujar Slamet saat diwawancari Liputan 6, di sela peluncuran asuransi tersebut.

Melalui Program Satu Juta Asuransi bagi Nelayan, pemerintah lewat KKP menambahkan pertolongan terhadap lebih dari satu juta nelayan dari Sabang sampai Merauke bersama dengan premi Rp 175 ribu. Asuransi berikut untuk menambahkan jaminan bagi kehidupan era depan bagi anak dan istri nelayan kalau mengalami kecelakaan saat melaut.

Jokowi mengungkap pihaknya bakal tetap menaikkan kuantitas penerima asuransi tiap tahunnya, di mana asuransi berikut ditanggung preminya oleh KKP. Adapun jaminan duwit diberikan yakni sebesar Rp 200 juta bagi keluarga nelayan yang meninggal di laut, Rp 160 juta bagi nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, Rp 80 juta bagi yang mengalami cacat, dan juga Rp 20 juta sebagai plafon pengobatan.